joomlarulit.com

images/logo.jpg

Polisi Turun Tangan Ngecor Jalan Berlubang

BENGKULU – Apa yang dilakukan aparat kepolisian kali ini harusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Puluhan polisi dibagi menjadi tim di setiap daerah turun ke jalan menambal setiap jalan yang berlubang.

Kegiatan yang patut diapresiasi ini dilakukan Polda Bengkulu dan jajaran Polres, sejak kemarin (16/6). Polda Bengkulu dan Polres Bengkulu sendiri memulai kegiatan tersebut di Jalan Batanghari Kelurahan Lempuing. Belasan titik lubang jalan ditambal menggunakan semen cor.

Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol. Drs. Coki Manurung, SH, M.Hum mengatakan penambalan jalan berlubang itu dilakukan oleh seluruh jalan Polres. Dia secara langsung memerintahkan masing-masing Kapolres untuk mengidentifikasi jalan berlubang yang berada di ruas sibuk atau jalur mudik.

“Sekarang ini kondisi jalan cukup mengkhawatirkan. Kita berupaya maksimal untuk meminimalisir kecelakaan lalulintas akibat jalan rusak. Belakangan ini jumlah kecelakaan akibat kerusakan jalan meningkat. Belum lama ini sudah ada dua kecelakaan di jalan rusak yang menelan dua korban jiwa,” ungkap Coki didamping Karo Ops Kombes Pol Bambang S, Dirlantas Kombes Pol Eko Krismianto serta Kapolres Bengkulu AKBP Ady Safary saat memantau langsung kegiatan penambalan jalan kemarin.

Korban Laka Bisa Menuntut

Kerusakan jalan sejatinya adalah tanggung jawab pemerintah. Baik itu di pusat maupun daerah. Lalu bagaimana bila jalan rusak mengakibatkan kecelakaan? berdasarkan undang-undang, korban boleh menuntut pemerintah secara hukum.

“Kepada para pengandara diimbau berhati-hati, jangan memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi. Utamakan keselamatan. Terjadinya kecelakaan akibat sarana prasana yang tidak baik. Dalam Undang-undang, si korban bisa menuntut kepada yang membuat sarana dan prasana (pemerintah, red),” ujar Coki.

Perlu diketahui, bila terjadi kecelakaan akibat jalan yang rusak seperti berlubang, korban boleh menuntut pemerintah sebagai penyelenggara jalan. Dalam hal ini mungkin Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggungjawab atas kondisi jalan.

Hal tersebut penting dipahami karena selama ini sebagai pengguna jalan, kita kerap dipersalahkan bahkan dicari-cari kesalahan. Termasuk dituntut mematuhi lalu lintas dan marka atau rambu-rambu jalan. Dalam persoalan ini, kita dihalalkan mendapat kompensasi jutaan rupiah sekaligus mempidanakan penyelenggara jalan sesuai UU No 22/2009.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 273 UU LLAJ/2009, sebagai pengguna jalan, kita berhak menuntut penyelenggara jalan bila kita mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan fasilitas jalan dan ketiadaan rambu lalu lintas.

Misalnya pengendara motor terjatuh akibat menghindari lubang di jalan. Kesalahan bukan pada pengendara, tapi penyelenggara jalanlah yang lalai memperbaiki fasilitas jalan. Dalam ketentuan pidana pasal 273 ayat 1 disebutkan, setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1. Sehingga menimbulkan korban luka ringan atau kerusakan kendaraan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 12 juta.

Sementara dalam pasal 24 ayat 2 juga dapat menjerat pelaku pidana penjara paling lama 1 tahun jika mengakibatkan luka berat akibat kerusakan jalan raya, atau denda kepada penyelenggara jalan paling banyak Rp 24 juta.

Pada pasal yang sama ayat 3, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun jika menyebabkan pengendara meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang dibiarkan rusak tanpa perbaikan. Dalam hal ini pelaku juga bisa dikenai denda Rp 120 juta.

Tuntutan pidana dan denda siap menjerat penyelenggara jalan. Pada pasal 277 ayat 4 pula menyatakan bahwa penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 juta. Kalaupun pemerintah atau petugas meminta kewajiban-kewajiban yang harus kita patuhi sebagai pengendara, pemerintah juga punya kewajiban dan tanggung  jawab.

Tuntutan dapat disampaikan pula terhadap pelaksana kegiatan pekerjaan jalan bila akibat kegiatan pekerjaan menimbulkan kecelakaan terhadap pengguna jalan. Semuanya terkategori dalam jalan yang berkeselamatan.

SUMBER BERITA : RAKYAT BENGKULU